Skip to main content

Sejarah Jepang

BAB I
PENDAHULUAN
jepang

A.    Latar Belakang
Berbicara sejarah Jepang, Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.
Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.
Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.



B.     Rumusan Masalah
1.      Bagaimana upaya membangun Negara Jepang?
2.      Bagaimanakah sejarah politik di Jepang?
3.      Bagaimanakah pergerakan demokrasi di Jepang?
4.      Bagaimanakah kondisi masyarakat di Jepang?
C.    Tujuan
1.      Mengetahui upaya membangun Negara Jepang
2.      Mengetahui sejarah politik di Jepang
3.      Mengetahui pergerakan demokrasi di Jepang
4.      Mengetahui kondisi masyarakat di Jepang





















BAB II
PEMBAHASAN
A.    Upaya untuk Membangun/Mengembangkan Negara Jepang
Demi mengejar ketertinggalannya dari bangsa Eropa, Kaisar Meiji melakukan perubahan besar-besaran di Jepang yang dikenal dengan restorasi Meiji. Kaisar Mutsuhito atau Tenno Meiji yang mengambil alih pemerintahan jepang dari tangan shogun mulai melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengejar ketertinggalan Jepang. Ia mendeklarasikan sumpah setia yang merumuskan lima hal utama yang harus dicapai oleh Jepang, yaitu:
1.      Akan dibentuk parlemen
2.      Seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan
3.      Adat istiadat yang kolot dan menghalangi kemajuan jepang harus dihilangkan
4.      Semua jabatan terbuka untuk siapa saja
5.      Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan Negara.
Pembaruan atau restorasi yang dilakukan oleh Tenno Meiji ini mencakup berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, pendidikan dan militer. Dari segi politik, Kaisar Meiji memindahkan ibukota Jepang yang semula di Kyoto ke Tokyo, mengesahkan Hinomaru sebagai bendera nasional dan Kimigayo sebagai lagu kebangsaan, dan restrukturisasi jabatan Dainyo menjadi Pegawai Negeri dan para Samurai sebagai Tentara Nasional. Bidang ekonomi, Jepang menggiatkan sektor perdagangan dan industri dengan politik Dumping yang secara efektif membuat ekonomi jepang mampu bersaing di kancah internasional. Sektor pendidikan, jepang menggunakan sistem barat dan mewajibkan penduduk jepang usia 6-14 tahun untuk mendapatkan pendidikan gratis. Pembaharuan bidang militer turut menjadi perhatian dengan mencontoh Jerman untuk Angkatan Darat, dan Inggris diangkatan Lautnya meski tetap memasukkan pada prinsip Bushido patriotik Jepang.
B.     Sejarah Politik Jepang
Sistem-sistem politik yang berlaku di Jepang dapat dilihat dari sistem politik tradisional yang berpusat pada sistem klen, yakni sistem yang berlaku sebelum terbentuknya negara Jepang purba pada zaman Yamato. Terbentuknya negara Jepang purba, adalah sebagai akibat lahirnya sistem politik yang berpusat pada klen-klen penakluk yang mengasosiasikan dirinya dengan dewa, apa yang dikenal dengan sistem Tenno purba.
Sistem Tenno purba semakin pudar akibat kekuasaan politik yang diambil alih oleh kepala-kepala klen yang pada mulanya merupakan pembantu Tenno dalam melaksanakan sistem penguasaan. Dalam proses sejarah yang cukup lama, para kepala klen ini kemudian muncul sebagai golongan bangsawan yang mengendalikan kekuasaan politik selama zaman Nara dan zaman Heian.
Kelahiran golongan militer (samurai) pada akhir zaman Heian adalah sebagai akibat persaingan antara golongan bangsawan itu sendiri. Mereka mempersenjatai kaum tani untuk mempertahankan tanah yang merupakan pusat kekuasan politik dan ekonomi mereka masing-masing.
Pada masa Muromachi Bakufu di Kyoto, para penguasa militer melaksanakan kekuasaan politik atas nama Tenno, bersama-sama dengan golongan bangsawan istana (kuge). Tetapi ambisi berlebihan golongan militer terhadap sistem penguasaan politik mengakibatkan kemelut politik yang meletus sebagai perang antarbangsawan atau tuan tanah daerah selama kurang 100 tahun yang dikenal dengan Sengoku Jidai.
Integrasi nasional sudah terwujud setelah Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi berhasil menyatukan seluruh Jepang. Untuk selanjutnya keluarga militer Tokugawa memerintah Jepang selama lebih kurang 260 tahun dalam suatu pemerintahan rezim militer secara turun temurun. Kebijaksanaan politik utama yang dilakukan Tokugawa pada masa pemerintahannya adalah melaksanakan politik penutupan negara, guna mempertahankan stuktur pemerintahan feodal militer.
Konsep pemerintahan dan hukum yang dilaksanakan di Jepang sampai akhir zaman Edo, jelas adanya sistem politik model Cina, khususnya sistem pemerintahan tersentralisasi model Tang, yang mulai diperkenalkan di Jepang sejak zaman Nara.
Agama Budha, Kristen, dan ajaran Konfusianisme yang semuanya dari luar dieksploitasi oleh penguasa feodal atau militer, dalam rangka menegakkan lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, akhirnya agama pada kurun waktu tertentu dipisahkan dengan negara apabila dianggap menimbulkan ancaman terhadap sistem politik, dan pada kurun waktu tertentu dilindungi oleh negara sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi, penguasa politik.
Sistem ekonomi yang berbasiskan ekonomi pertanian tradisional, merupakan tulang punggung ekonomi Jepang yang merupakan basis zaman feudal. Peranan-peranan pengelola ekonomi semakin jelas bersamaan dengan terbentunya kelas-kelas masyarakat Jepang yang mencapai puncaknya pada zaman Edo.
Sistem kelas sosial yang ditetapkan pada masa awal pemerintahan Tokugawa didasarkan atas  ajaran Konfusionisme Cina, yang membagi masyarakat dalam empat kelas yang dikenal dengan Shi-no-ko-sho (militer, petani, pengrajin, dan pedagang). Pada masa perang saudara 100tahun, kelas-kelas petani semakin kuat posisinya, walaupun tetap merupakan golongan masyarakat kelas dua pada masa feudal.
Pemikiran-pemikiran dari kaum Budhis Konfusian, dan pengaruh ilmu barat mendasari terbentuknya kebudayaan Jepang, setelah melalui proses akulturasi, adaptasi, dan sintesis dengan kebudayaan “asli”. Pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar ini pun pada suatu kurun waktu tertentu ditolak, atau dilindungi penguasa. Terbentuknya pemikiran Jepang “modern” adalah sebagai akibat dari krisalisasi pemikiran-pemikiran yang diadopsi Jepang, khusunya sejak zaman Edo. Ditinjau dari proses sejarah Jepang yang panjang, dapat dikatakan bahwa orientasi budaya termasuk di dalamnya orientasi politik, hukum, dan struktur negara berkiblat pada sistem budaya Cina khusunya pada pertengahan awal, orientasi kebudayaan Eropa dan zaman Meiji, serta orientasi kebudayaan Amerika sejak Jepang kalah dalam PD II. Namun, orientasi budaya ini berjalan selektif, sehingga institusi-institusi politik, hukum, dan kenegaraan selalu disesuaikan dengan pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai budaya local genius Jepang.
Proses-proses tersebut amat jelas dalam sejarah Jepang dari satu kurun waktu yang satu ke kurun waktu yang lainnya. Sebagai contoh, terbentuknya negara Jepang modern pada zaman Meiji, adalah sebagai akibat menangnya pemikiran tradisional yang berpusat pada studi nasional (koku-gaku), dengan dikembalikannya kekuasaan politik tertinggi kepada Tenno (Kaisar), walaupun institusi politik, hukum, konstitusi, meniru model negara maju eropa. Prinsip negara besar yang diilhami oleh pemikiran Jerman, Otto Von Bismarck, Undang-undang Dasar model Prusia, hukum pidana dan perdata model Prancis dan sistem parlemen model Inggris diterapkan sejak zaman Meiji, setelah disesuaikan dengan kepentingan Jepang.
Sistem ekonomi yang diterapkan di Jepang pada zaman Meiji pada mulanya bertujuan menyaingi sistem ekonomi kapitalis Barat yang mulai merentangkan kekuasaannya ke Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagai salah satu dampak Revolusi Industri di Eropa. Esensi modernisasi Jepang terletak pada berhasilnya Jepang menerapkan sistem ekonomi kapitalis Barat yang didukung oleh sistem pemerintahan olegarki. Pesatnya industrialisasi Jepang sejak zaman Meiji, karena industrialisasi didukung oleh industry militer dan perlengkapan perang, guna mewujudkan cita-cita negara makmur dan militer kuat (Fukoku-Kyohei), dalam konstelasi persaingan dengan kekuatan barat.
Masalah-masalah sosial muncul sebagai dampak pertumbuhan ekonomi kapitalis. Kondisi ini sering diungkapkan oleh para sejarawan bahwa “Industrialisasi Jepang berhasil karena dibayar oleh kemiskinan rakyatnya”.
Pada masa terbentuknya kapitalisme Jepang yang dilambangkan dengan terbentuknya monopoli modal oleh pemerintah dan sasta pada masa Perang Dunia I, boom ekonomi di satu pihak, disertai dengan kesenjangan sosial pihak lain. Untuk keluar dar problematik tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran ekspansionistik, baik radikal maupun lunak, ke luar negeri.
Kurun waktu antara 1900-1914 adalah masa persiapan Jepang menghadapi kekuatan-kekuatan Barat. Perang Jepang-Rusia (1904-1905), penaklukan Korea (1910), adalah langkah-langkah Jepang di dalam berhadapan dengan negara-negara Barat. Jepang mengikuti Perang Dunia I karena Jepang perlu pasar di luar negeri guna melemparkan hasil-hasil produksi yang berlimpah, sebagai akibat revolusi industrinya yang telah dilaksanakan sejak tahun 1880-an. Selin itu, Jepang juga menglami masalah penduduk dan lapanga kerja, termasuk masalah kemiskinan yang sulit dipecahkan. Kondisi ini nyaris meletupkan api revolusi di dalam negeri yang mulai dihembuskan oleh kelompok sosialis, anarkis, dan kaum sindikalis yang telah dijangkiti ajaran-ajaran radikal Revolusi Prancis dan kemudian Revolusi Rusia.
Sebagai akibat dari struktur pemerintahan absolute yang berpusat pada Tenno dan didukung oleh sistem birokrasi yang aligarkis, maka gerakan demokrasi mewarnai sejarah Jepang sampai berakhirnya Perang Dunia I. gerakan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan pertentangan-pertentangan ideology menyangkut national polity. Gerakan demokrasi ditandai oleh gerakan pemikiran oleh kelompok intelektual, gerakan sindikalis oleh kaum buruh, tani, dan gerakan hak pilih umum oleh kaum wanita, tani, buruh, dan mahasiswa.
Masalah demokrasi tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga terjadilah perubahan radikal dalam arah sjarah Jepang, yakni mnculnya gerakan-gerakan fasis dan militerisasi sejak tahun 1920an. Goncangan-goncangan hamper merupakan akibat pergantian generasi Meiji ke generasi Taisho. Pelopor Restorasi Meiji yang mengendalikan pemerintahan oligarki sebagian besar telah pension atau meninggal dunia.
Pertentangan antara kaum sipil dengan kaum militer adalah sebagai akibat “perebutan posisi” dalam alih generasi tersebut. Namun, kaum sipil yang mendengungkan demokrasi, tidak dapat menarik simpati rakyat banyak dalam bentuk gerakan partai politi, akibat kiblat partai politik yang sifatnya elitis dan membela kepentingan kaum kapitalis. Di samping itu, partai-partai politik radikal revolusioner beraliran marxis, hampir tidak mendapat dukungan seluruh rakyat, akibat tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis mereka.
Dalam kondisi inilah posisi kaum militer khususnya para perwira menengah yang mendapat dukungan   kelompok ultranasionalis semakin kuat. Puncak perubahan sejarah Jepang akhirnya terjadi pada tahun 1931, ketika tentara Kwantung suatu divisi militer Jepang yang ditempatkan di Manchuria menyerang Manchuria, sebagai ekor krisis dunia pada tahun 1929. Ekspansi Manchuria akhirnya meluas sebagai perang Jepang-Cina, yang mengantarkan Jepang terlibat dalam perang  Pasifik dan Perang Dunia II. Disusul pendudukan Jepang atas negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Kekalahan Jepang dalam PD II, mengakhiri militerisme dan fasisme Jepang, disusul dengan pendemokrasian oleh tentara pendudukan sekutu di bawah komandn General Head Quorter Jenderal Douglas MacArthur. Masa pendudukan dikenal dengan masa pendemokrasian, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Sebagai symbol pendemokrasian adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Jepang pad tahun 1947. Sejak itu, mulailah berlaku institusi politik model Amerika., dan konsep negara besar di bawah pengaruh pemikiran Bismarck dan Undang-Undang Meiji yang mendapat pengaruh Prusia diganti dengan pemikiran negara demokrasi, damai, dan bersahabat dengan semua bangsa.
Perang dingin yang meletus setelah berakhirnya PD II, terpaksa mengubah kebijaksanaan “demiliterisasi”Amerika atas Jepang, dalam upaya menghadapi ancaman kekuatan komunis. Symbol demiliterisasi adalah perjanjian pertahanan dan keamanan Jepang-Amerika yang ditandatangani pada tahun 1951 di San Fransisco.
Kabinet-kabinet partai politik, terutama Partai liberal demokrat terbentuk pada tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksanaan mekanisme demokrasi sistem parlementer. Pertarungannya dengan partai-partai oposisi seperti Partai Sosialis Jepang, Partai Komunis Jepang, Partai Pemerintah Bersih (Komeito), Partai Sosialis Demokrat, dan partai-partai kecil lainnya merupakan cermin nyata kehidupan demokrasi Jepang di bawah sistem Undang-undang Dasar aru tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat tinggi sejak tahun 1950-an, adalah sebagai akibat sampingan dari pembendungan Komunis dari Amerika Serikat yang menciptakan kondisi dimana Jepang berada pada posisi keberuntungan sebagai penerima “boom ekonomi” akibat perang Korea (1950-1953).
Kemajuan ekspansi ekonomi dan industry Jepang ke luar Negeri sejak tahun 1960an, mendatangkan masalah tersendiri bagi Amerika yang diwarnai dengan friksi ekonomi antara AS-Jepang sejak akhir dasawarsa 1970 sampai dewasa ini. friksi ekonomi tersebut, tidak dapat dipisahkan dengan masalah Jepang-AS yang dituangkan dalam perjanjian keamanan dan perdamaian Jepang-AS (Nichibei Anpo Joyaku). Demikianlah, dunia masih tetap memperhatikan bagaimana usaha Jepang dan AS di dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut.
C.    Pergerakan Demokrasi Jepang (Jiyu Minken Undo)
Permulaan “Gerakan Demokrasi” (Jiyu minken undo) pada zaman Meiji adalah suatu proses tahap permulaan dari pengenalan pemikiran demokrasi di Jepang. Proses ini lahir dalam masa transisi masyarakat feudal ke dalam masyarakat “modern”. Dalam masa transisi ini terjadi perbauran antara unsur-unsur modern dengan tradisi yang mengakibatkan perubahan yang dihasilkan di dalam masyarakat. Transisi ini mencerminkan keadaan tahap permulaan pemikiran demokrasi, sebagai dampak lansung dari bunmei kaika (peradaban dan pencerahan).
“Gerakan Demokrasi” pada zaman Meiji adalah sebagai akibat dari keresahan sebagian masyarakat, karena modernissi yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dipaksakan secara cepat dari atas. Sebagian masyarakat menerima modernisasi ini secara ekstrim, sebagian menerima secara ragu, dan sebagian belum dapat menerima. Oleh karena itu, terjadilah konflik-konflik social, Ekonomi maupun politik di dalam masyarakat. Konflik-konflik ini pada mulanya dimulai dari dalam pemerintahan oligarki sendiri, yang akhirnya meluas ke seluruh lapisan masyarakat kemudian menjelma sebagai pertentangan-pertentangan pemikiran, ideologi bahkan pemberontakan bersenjata yang berskala nasional.
Institusi-intitusi yang lahir di Jepang setelah restorasi Meiji adalah perbauran antara institusi modern dengan institusi tradisional. Undang-undang Dasar Meiji adalah contoh dari institusi yang bersifat ambivalen ini. Bahkan ketradisionalan yang tampak di dalam undang-undang Dasar ini adalah “kedaulatan kaisar”, seperti yang diinginkan oleh sebagian para pelopor restorasi Meiji. Bagaimanapun demokrasi tidak dapat hidup dalam kondisi masyarakat, diman rakyat Jepang tidak dianggap sebagai warga Negara yang punya hak suara, melainkan sebagai “pengikut” kaisar (“subject”) yang pada Zaman Meiji disebut shinmin yang artinya sama dengan kerai yakni pengikut yang sangat patuh dan berbakti kepada daimyo, pada Zaman Tokugawa. Ini tertulis dengan jelas dalam undang-undang Dasar Meiji.
Proses “Gerakan Demokrasi” di Jepang khususnya pada zaman Meiji, dapat disimpulkan sebagai berikut:
I.          Proses kelahiran
a.       Proses berakhirnya masa isolasi dan masuknya pemikiran dan ideology “demokrasi” Barat, bersamaan dengan Bunmei Kaika (Peradaban dan pencerahan)
b.      Proses perpecahan pemerintahan oligarki diawli dengan masalah Korea, dimana sebagian Oligarki yang keluar dari pemerintahan menyerang pemerintah dengan konsep “Demokrasi”. Kepentingan kegubernuran dan kedaerahan sangat mewarnai pertentangan-pertentangan berikutnya.
c.       Proses kebijaksanaan pemerintah untuk menjalankan modernisasi negeri secara cepat dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kebikajsanaan pajak tanah dan wajib militer.
II.           Proses meningkatnya “Gerakan Demokrasi”
a.       Proses ini dipimpin oleh golongan bekas “samurai” (shizoku Minken) yang terdiri dari golongan samurai cendekiawan antara lain Itagaki Taisuke yang telah terpengaruh akan ajaran-ajaran Rouseau dan John Stuart Mill. Golongan ini keluar dri pemerintahan karena kehendak mereka untuk menyerang Korea, ditolak oleh sekelompok menteri yang mengutamakan pebangunan ekonomi dalam negeri. Mereka kemudian membentuk Aikokukoto (Partai umum pecinta tanah air) yang disusul dengan petisi Itagaki Taisuke dan kawan-kawannya mengenai pembentukan Parlemen berdasarkan Pemilihan  Umum (Minsen Giin Setsuritsu Kempaku-sho). Proses selanjutnya adalah Pembentukan Risshisha (masyarakat berdikari) yang awalnya bergerak dibidang ekonomi, untuk menolong para “bekas samurai” yang keadaan ekonominya sangat buruk. kemudian menjadi perkumpulan politik, sebagai wadah pembicaraan-pembicaraan politik dan masalah-masalah social. Organisasi ini mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Organisasi ini berkembang sebagai gerakan Partai politik, dengan kampanye-kampanye politiknya. Kegiatan-kegiatan terpenting Risshisha adalah:1) Mendirikan sekolah-sekolah untuk golongan “bekas samurai”. 2) Mendirikan perusahaan-perusahaan yang menjamin penghidupan mereka. 3) Mengadakan pidato-pidato serta diskusi secara terbuka. 4) Membentuk badan-badan penyelidikan hukum.
b.      Peranan surat-surat kabar sebagai alat komunikasi massa dan penyebar pemikiran “Gerakan Demokrasi” membangkitkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi dalam bidang politik.
c.       Perlawanan-perlawanan “petani kaya” (Gono) pada hakekatnya adalah sebagai konsolidasi kekuatan dalam “Gerakan Demokrasi”
1)      Perlawanan-perlawanan petani ini adalah sebagai akibat dari keadaan social ekonomi yang buruk. Perlawanan-perlawanan keras dipimpin oleh kelompok-kelompok radikal dari tokoh-tokoh “Gerakan Demokrasi”.
2)      Perlawanan-perlawanan ini ditekan sangat keras oleh pemerintah.
3)      Salah satu motif dari perlawanan-perlawanan ini adalah mereka berpegang teguh kepada sistem otonomi daerah (provincialism) dengan kata lain menentang sisem sentralisasi pemerintahan, yang melahirkan pemerintahan absolute dan pemerintahan klik.
III.        Proses Memuncaknya “Gerakan Demokrasi”
a.       Terjadinya korupsi/penyelewengan-penyelewengan dalam pemerintahan, seperti terlihat dalam Peristiwa penjualan barang-barang milik kolonialisasi Hokkaido (Hokkaido kaitakusi kanyubutsu harai/sage jiken).
b.      Pembubaran Jiyu-to dan lahirnya kelompok radikal yang menjelma sebagai perlawanan-perlawanan petani radikal di Fukushima dan Chichibu, dan daerah-daerah lain yang ipelopori oleh golongan petani miskin (Nomin Minken).
IV.        Proses kemunduran
a.       Proses yang diakibatkan oleh penumpasan-penumpasan “Gerakan Demokrasi” oleh pemerintah secara intensif.
b.      Kelahiran Daido Danketsu yang identik dengan kelahiran partai-partai politik kompromistis yang kahirnya menerima Undang-undang Dasar Meiji.
c.       Memundurnya identitas pemikiran “Gerakan Demokrasi” akibat sikap agresif dan kolonialistis, imperialistis para pendukungnya terhadap Negara-negara Asia, seperti terlihat dalam sikapnya terhadap Korea dan Cina.
V.           Proses Kebuntuan
Lahirnya Undang-undang Dasar Meiji yang memusatkan kedaulatan pada kaisar, yang membatasi dengan keras hak-hak “demokrasi”. Seperti Undang-undang pemilihan Umum pada zaman Meiji membentuk hak pilih yang sangat terbatas kepaa penduduk dimana yang memiliki hak pilih adalah semua orang laki-laki diatas 25 tahun dan yang membayar pajak langsung sekurang-kurangnya 15 yen. Serta tidak adanya kokumin (Warga Negara), yang ada hanya Shinmin (pengikut).

Kegagalan-kegagalan “Gerakan Demokrasi” pada Zaman Meiji ini, bukan hanya semata-mata karena tekanan pemerintah, tapi juga karena kegagalan para pemimpinnya sendiri. Kerang terorganisasinya gerakan-gerakan dan disusul dengan perpecahan-perpecahan dikalangan pemimpin akibat kepentingan-kepentingan yang saling berbeda. Adapun karakteristik dari “Gerakan Demokrasi pada Zaman Meiji ini adalah sangat variable. Seperti dalam proses I dan II adalah ditandai oleh “Gerakan Demokrasi Borjuis”. Sedangkan dalam proses III sangat menonjol ciri-ciri “Gerakan Demokrasi Proletar”. Dalam proses IV dan V, muncul “Kebuntuan Gerakan Demokrasi” akibat ditegakannya institusi-institusi yang merupakan reprodiksi ola tradisional yang feodalistis.
Bagaimanapun juga, kegagalan “Gerakan Demokrasi” (Jiyu Minken Undo) pada Zaman Meiji, memberi sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran demokrasi pada Zaman Taisho, maupun Jepang masa kini. Dalam hal ini minimal benih-benih pemikiran demokrasi telah ditanamkan sejak Zaman Meiji.
Nilai-Nilai yang dapat diambil:
Perjuangan untuk suatu masyarakat demokratis memerlukan waktu yang sangat lama dan pengorbanan yang luar biasa besarnya. Dan yang terpenting demokrasi tidak akan dapat diwujudkan tanpa perjuangan dan pengorbanan indiidu, masyarakat yang menginginkan masyarakat demokratis. Demokrasi Jepang saat ini, bukanlah lahir akibat momentum sejarh, tetapi lahir akibat proses sejarah yang panjang yang telah dimulai ssejak Zaman Meiji. Karena demokrasi ini lahir di dalam sejarah Jepang, hanya di Jepanglah dijumpai demokrasi model Jepang, yang pada hakekatnya mencerminkan keseluruhan struktur masyarakat dan sistem politik Jepang.

D.    KONDISI MASYARAKAT JEPANG
I.       Struktur penduduk dan sosial
a.      Perubahan demografi
            Penduduk  jepang pada jaman restorasi Meiji berjumlah sekitar 34 juta jiwa. Setelah itu penduduk bertambah secara pesat setelah adanya larangan pertumbuhan penduduk oleh Tokugawa dihapuskan. Pada tahun 1945 penduduk jepang berjumlah 72 juta mencapai 80 juta pada tahun 1948. Hal itu sebagai akibat dari baby boom dan kembalinya tentara-tentara dan orang lain ke tanah air yang sebelumnya berada diluar negeri. Untuk membaasi pertumbuhan penduduk itu, pemerintah mengadakan penghapusan Undang-undang Perlindungan Kelahiran pada tahun 1952,melonggarkan larangan-larangan pengguguran kandungan. Sesudah itu angka kelahiran terus menurun ( tahun 1955 : dibawah 20 perseribu ). Namun angka kematian juga menurun, sehingga pertambahan sesungguhnya terus terjadi sekitar 10 per seribu, dengan angka-angka lebih rendah dalam beberapa tahun. Pada tahun 1956 penduduk meningkat sampai 90 juta; sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1967, jumlahnya mencapai 100 juta, dan sensus tahun 100 juta, dan sensus tahun 1980 mencatat 117 juta.
            Adanya kesadaran tentang kepadatan penduduk itu berakibat mengurangnya kelahiran anak secara cepat setelah baby boom sesudah perang. Antara tahun 1956 dan 1964 angka rata-ata  bersih kelahiran tahunan penduduk wanita adalah kurang dari satu; kemudian angka itu meningkat, tatapi sejak tahu 1975 angka itu menurun menjadi kurang dari satu kembali; angka ini tidak cukup untuk mempertahankan jumlah pnduduk yang ada sekarang. Pengguguran kandungan memainkan peranan besar dalam menurunnya kelahiran secara tajam itu. 
            Jepang dengan jumlah penduduknya sekarang menempati urutan ketujuh di antara negara-negara diseluruh dunia. Tetapi kepadatan penduduknya yang mencapai 314 jiwa per kilometer persegi menemptkannya pada urutan kelima setelah Bangladesh, Kore, Belanda, dan Belgia. Kalau daerah-daerah pegunungan Jepang dihitung secara tersendiri maka kepadatan penduduk di daerah-daerah pegununga itu jauh lebih tinggi daripada di negeri-negeri Eropa Barat. Jepang masih merupakan negeri yang terlalu padat penduduknya.
b.      Struktur penduduk berdasarkan industri.
            Diantara orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan memadai pada zaman Restorasi Meiji, 80% atau lebih bekerja di bidang pertanian, dan hanya 10% lebih sedikit bekerja dibidang perdagangan dan industri. Semudah itu meskipun jumlah absolut penduduk daerah pertanian tidak berkurang, pertambahan penduduk mengalir ke industri lainnya, dengan akibat terjaidnya penurunan proporsi penduduk yang bekerja di bidang pertanian setiap tahun. Pada tahun 1934 angka itu sedikit kurang dari separuh; pada tahun 1940 angka itu merosot menjadi di bawah 40%. Kerusakan industri akibat masa perang menyebabkan angka perbandingan ini meningkat lagi, dan selama waktu tertentu sesudah perang angka itu melebihi 45%. Peduduk di bidang industri primer mencapai 53%-nya penduduk yang bekerja. Tetapi ketika ekonomi meninggalkan taraf pemulihan meuju pertumuhan, penduduk di bidang pertanian merosot hingga 40%, lebih rendah daripada sebelum perang, dan angka perbandingan ini terus merosot tahn demi tahun.
             Susunan industri manufaktur telah mengalai perumbuhan paling menonjol. Telah terjadi perubahan-perubahan yang mencolokdalam susunannya bla dilihat berdasarkan jenis-jenis ndustri pada tahun-tahun belakanan ini. Industri-industri itu mengalami perluasan menonjol terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi di pabrik-pabrik serta meningkatnya permintaan. Tetapi tidaklah berati bahwa industri secara keseluruhan telah mencapai bentuk modernisasi yang seimbang. Pertumbuhan yang luar biasa itu meningkatkan Jepang dari peringkat keenam atau ketujuh dalam GNP yang berati setingkat dengan Itali, ke peringkat ketiga sesudah Amerika Serikat dan Uni Soviet hanya dalam waktu sepuluh tahun. Pertumbuhan ini tidak hanya menghancurkan lingkungan tetpi juga enimbulkan ketegangan pada perkembangan masyarakat, yang mnimbulkan masalah-masalah baru sekarang ini.
II.    Masyarakat Kota
a.      Meningkatnya kota-kota dan pertumbuhan kota
            Kota-kota modern di Jepang telah berkembang secara khas sebagai kota0kota konsumen, yang berevolusi dari kota-kota benteng di zaan Tokugawa menjadi ibu-ibu kota perfektur setelah Zaman Restorasi Meiji. Sudah barang tentu terdapat kota-kota yang baru saja berkebang yang sebelumnya merupakan desa-desa pertanian atau perikanan pada zaman Tokugawa. Kota-kota Industri seperti Yawata, Kawasaki, dan Hitachi, yang baru saja berkemang setelah zaman Restorasi Meiji, merupakan contoh-contoh kota yang ocok pada pola itu. Yokohama, Niigata, Aomori, yang berkembang menjadi kota-kota penting setelah pembukaan pelabuhan-pelabuhan Jepang bagi perdagangan luar negeri, juga tumbuh menjadi ibu-ibu kota perfektur.
            Konsolidasi kota-kota dan desa-desa setelah perang memperluas jangkauan kotapraja, melipatgandakan jumlahnya, dan menciptakan kota-kota besr yang banyak jumlahnya. Kota baru jenis lain mencakup kota-kota yang berkembang lebih kamudian di daerah pingiran kota-kota besar sebagai akibat meningkatnya penduduk secara mendadak di kota-kota kecil dan di kota-kota madya di daerah metropolitan.
b.      Masyarakat massa yang sedang berkembang
            Masyarakat modern berevolusi dari buyarnya masyarakat desa dan kota yang bersifat komunal secara ketat. Manakal produksi di bawah sistem kapitalis berkembang, orang-orang meninggalkan kota-kota dan desa-desa untuk bekerja dalam pabrik-pabrik. Sementara ekonomu memasuki taraf kapitalis monopoli, semakin banyak orang yang terlepas dari masyarakat desa yag terjalin ketat. Golongan menengah lama mulai runtuh dan proporsi golongan menengah baru dan golongan pekerja meninkat. Sementara golongan menengah baru itu mengembang dan mencakup banyak penduduk dan semakin banyak buruh bekerja dalam pabrik-pabrik, maka baik kelas pegawai maupun kelas buruh kasarmuncul sebagai massa yang terlepas dari komunitas-komunitas tradisional. Kelompok ini meupakan persmaian bagi perubahan menuju masyarakat massa. Ini terjadi slama tahun 1920-an antara zaman “demokrasi Taisho” dan permulaan fasisme Jepang.
            Masyarakat massa di Jepang mencapai perkembangan penuh selama masa pertumbuhan ekonomi sesudah perang. Masyarakat massa itu ditandai dengan ekonomi yang sangat maju dan konsumsi massa, kelas pegawai dan buruh kasar tlah meningkat sagat besar, ersamaan dengan penurunan tingkat pegusaha mandiri dan pekerja keluarga. Perbedaan-perbeddaan antara pegawai dengan buruh kasar telah berkurang smenjak perang. Kedua golongan itu tidak ada yang mempunyai harapan untuk memperoleh jaminan sosial jangka panjang, tetapi keduanya empunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai konsumsi secara besar-besaran dalam masyarakat industri maju.
            Pola khas masyarakat massa di Jepang nampak paling menonjol di daerah-daerah perkotaan yan padat penghuninya, tempat golongan menengah baru dan golongan pekerja sangat meningkat dengan ceat. Ciri-ciri khas masyarakat massa, sekarang merata pada banyak sektor penduduk. Kebanyakan keluarga petani mempunyai pekerjaan lain selain pertanian dan keluarga-keluarga perkotaan dengan perusahaan-perusahaan kecil juga bekerja sebagai buruh ditempat lain, sekadar untuk mencari nafkah, kecenderungan untuk melakukan pekerjaan tambahan itu telah memberikan dorongan lebih lanjut bagi bagi tersebarnya suasana masyarakat massa.

BAB III
PENUTUP
Demi mengejar ketertinggalannya dari bangsa Eropa, Kaisar Meiji melakukan perubahan besar-besaran di Jepang yang dikenal dengan restorasi Meiji. Kaisar Mutsuhito atau Tenno Meiji yang mengambil alih pemerintahan jepang dari tangan shogun mulai melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengejar ketertinggalan Jepang. Ia mendeklarasikan sumpah setia yang merumuskan lima hal utama yang harus dicapai oleh Jepang, yaitu:
1.      Akan dibentuk parlemen
2.      Seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan
3.      Adat istiadat yang kolot dan menghalangi kemajuan jepang harus dihilangkan
4.      Semua jabatan terbuka untuk siapa saja
5.      Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan Negara.
Sistem Tenno purba semakin pudar akibat kekuasaan politik yang diambil alih oleh kepala-kepala klen yang pada mulanya merupakan pembantu Tenno dalam melaksanakan sistem penguasaan. Kelahiran golongan militer (samurai) pada akhir zaman Heian adalah sebagai akibat persaingan antara golongan bangsawan itu sendiri.
Sebagai akibat dari struktur pemerintahan absolute yang berpusat pada Tenno dan didukung oleh sistem birokrasi yang aligarkis, maka gerakan demokrasi mewarnai sejarah Jepang sampai berakhirnya Perang Dunia I. gerakan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan pertentangan-pertentangan ideology menyangkut national polity. Gerakan demokrasi ditandai oleh gerakan pemikiran oleh kelompok intelektual, gerakan sindikalis oleh kaum buruh, tani, dan gerakan hak pilih umum oleh kaum wanita, tani, buruh, dan mahasiswa.
Kondisi masyarakat Jepang sebagai berikut: (1) kota-kota besar ini sudah terlalupadat penduduknya dan karena tingginya harga tanah yang disebabkan oleh kebijakan tentang tanah secara resmi yang kurang memadai, kota-kota itu sudah menekati batas kemampuan menerima pertambahan penduduk. (2) semua pusat perkotan regional tumbuh, tetapi pertumbuhan itu terutama meonjol di daerah-daerah yang juga  merupakan kota-kota industri. (3) kota-kota industri lama mengembang, sementara ekonomi tumbuh, dan kota-kota industri manufaktur yang baru, terutama di kawasan Pantai Pasifik, termasuk kota yang tumbuh paling cepat. (4) Urbanisasi terjadi juga di pinggiran kota-kota pusat regional, seperti di pinggiran kota-kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

Suradjaya, ketut I. 1984. Pergerakan Demokrasi Jepang. Jakarta: PT. Karya Unipress.
Ishi, Ryosuke. 1989. Sejarah Institusi Politik Jepang. Jakarta: PT. Gramedia.


Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…