Skip to main content

Makalah Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat




Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat





Masukan Dalam Lokakarya Regional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan













Oleh
Bachtiar Abna  S.H.,M.H.
Dt. Rajo Sulaiman

















LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM)
SUMATERA BARAT
PADANG
2007

I.             Pendahuluan
Bila terjadi  kesalahan dalam menetapkan pengertian tanah negara itu dalam peraturan perundang-undangan, lalu pengertian itu diterapkan dalam aplikasi dan penegakan  hukum, akan terjadi perampasan yang dilegalkan secara yuridis terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dengan suatu hak tertentu, baik hak yang ditetapkan dalam pasal 16 UUPA, maupun hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terutama tanah ulayat dan yang dipersamakan dengan itu. Karena itu bila kita membahas mengenai tanah negara kita sekaligus harus pula membahas tentang tanah ulayat.

II.          Istilah Dan Pengertian Tanah Negara
Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah negara, Pasal 1 huruf a. tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.  Menurut Pasal 2, Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.
            Menurut Pasal 3, ayat  (1)            Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:
a.     menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4;
b.     mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8.
Menurut Pasal 3 ayat (2)            Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.
Menurut Pasal 4,  Penguasaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a diserahkan kepada:
1.  sesuatu Kementrian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementrian atau Jawatan itu,
2.  sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dari beberapa pasal PP No. 8 Tahun 1953 yang  dibentuk berdasarkan UUDS 1950 ini dapat disimpulkan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara yang digunakan untuk dua kepentingan, yakni kepentingan Kementrian, Jawatan dan kepentingan Daerah Swatantra. Jika disimpulkan lagi, tanah negara itu adalah tanah-tanah yang betul-betul digunakan untuk kepentingan istansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah tanah negara, tetapi  menurut Pasal 33 ayat (3). Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam UUPA (UU No. 5/1960) yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali istilah tanah negara. Hanya, menurut Pasal 2. UUPA :
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Timbul pertanyaan, apakah memang ada tanah yang di atasnya tidak melekat suatu hak tertentu, setidak-tidaknya pada suatu bidang tanah tententu akan melekat hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

Dari ketentuan UUD 1945 terdapat kerancuan istilah “dikuasai oleh negara” antara Pasal 33 ayat 2 dengan Pasal 33 ayat 3. Menurut Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  Istilah dikuasai oleh negara dalam pasal ini berarti dimiliki dan dikelola oleh negara secara langsung, yang sekarang dalam bentuk BUMN. Sementara makna “dikuasai oleh negara”  dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan oleh Pasal 2 UUPA, sebagai “Hak Menguasai Negara”, yang sesuai dengan penjelasan Umum UUPA, istilah “dikuasai” dalam pasal ini tidak berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu.
Akibat dari kerancuan makna “dikuasai oleh negara” seperti dimuat dalam UUD 45 dan UUPA itu, sering timbul salah faham bagi para penyelenggara negara, yang memandang bahwa hak menguasai negara atas tanah sama dengan hak negara atas cabang produksi yang diurus oleh Badan Usaha Milik Negara, yakni diartikan sebagai milik negara, yang kemudian disebut dengan istilah tanah negara.
Saran :
Untuk menghindari kerancuan dan salah pengertian kami mengusulkan :
1.      Perlu dibedakan antara Tanah Negara dengan Wilayah Negara serta  hak menguasai negara dan hak pengelolaan
2.      Untuk menyebut seluruh wilayah negara dalam teritorial negara RI, agar dipakai istilah Ulayat Negara, ke dalamnya termasuk seluruh tanah negara, tanah hak individu, badan hukum, dan tanah ulayat dari masyrakat hukum adat. Sedangkan hak negara atas seluruh wilayah negara, disebut dengan hak ulayat negara sebagai pengganti istilah “hak menguasai negara” yang merupakan hak di lapangan hukum publik (publiek rechtelijk) yang isinya seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA
3.      Istilah Tanah negara digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang betul-betul digunakan untuk kepentingan istansi pemerintah, termasuk BUMN, seperti yang didefinisikan dalam PP No. 18. 1953. Sedangkan istilah hak pengelolaan digunakan untuk menyebut hak negara atas tanah negara, yang dapat dipandang sebagai hak di lapangan hukum perdata (privaat rechteliljk), ke dalamnya termasuk hak untuk memanfaatkan, memindahtangankan, menikmati, dsb.  Contoh : Tanah Gedung Bina Graha, Istana Presiden, dsb adalah tanah negara. Tanah-tanah itu dikuasai negara dengan hak Pengelolaan (dahulu hak beheer).

III.       Tanah Ulayat dan Hak Ulayat
a. Tanah

Sampai kini hanya ada satu bumi yang mampu mendukung kehidupan umat manusia. Walaupun orang sudah sampai ke dan dapat hidup di ruang angkasa dan bulan, namun belum ditemukan tempat lain yang dapat mendukung kehidupan secara wajar, kebutuhan mereka masih tetap dipasok dari tanah yang ada di bumi.
Tanah dalam makna hukum adalah bahagian dari dan melengket pada permukaan bumi. Untuk kehidupannya manusia sebagai individu maupun kelompok sampai kini belum dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan :
1.      tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.
2.      tempat berdirinya persekutuan hukum adat, kabupaten/kota. Propinsi dan negara serta merupakan tempat tinggal dan tempat mencari kehidupan warganya
3.      harta kekayaan yang sangat berharga yang bersifat tetap, karena tanah walau apapun yang terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan
4.      salah satu alat pemersatu persekutuan, bangsa dan negara
5.      harga diri dari suatu persekutuan, bangsa dan negara serta  warganya
6.      tempat dikebumikannya warga yang telah meninggal
7.      tempat bermukimnya roh-roh pelindung persekutuan
8.      dsb.
b. Hak
Hak berasal dari bahasa Arab yang artinya benar atau kebenaran. Dalam bahasa hukum dewasa ini istilah hak dipadankan dengan istilah recht (Belanda) dan right (Inggris). Hak adalah kekuasaan yang dilindungi dan diberikan  oleh hukum kepada subyek hukum (manusia dan badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap obyek hukum tertentu (benda) atau untuk meminta, termasuk menuntut,  subyek hukum lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian terdapat dua macam hak, yaitu hak subyek hukum terhadap obyek hukum (zakelijk recht), seperti kekuasaan orang terhadap tanah, rumah dan pakaian yang dimilikinya dan hak subyek hukum terhadap subyek hukum lain (persoonlijk recht) seperti hak anak terhadap ayah, buruh terhadap majikan, dsb

c. Hak Ulayat
Pada awalnya manusia sebagai makhluk sosial hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah  dalam suatu kawasan tertentu secara melingkar. Mereka mengembara secara berkelompok, tergantung pada ketersediaan bahan makanan. Bila bahan makanan di utara habis, mereka bergerak ke timur, terus ke selatan dan barat. Bila di utara telah berbuah lagi mereka kembali ke utara. Pada setiap tempat yang dilalui, mereka selalu memberi tanda dan mengawasi wilayah itu, sehingga orang atau kelompok lain tidak diperkenankan lagi memasuki wilayah itu tanpa izin kelompok mereka.
Pada saat mereka masih mengembara itu, baru ada dan terjalin hubungan yang bersifat religio-magis antara kelompok dengan tanah-tanah dalam wilayah pengembaraan. Masing-masing anggota kelompok merasa berhak secara bersama dengan warga kelompoknya yang lain terhadap semua bidang tanah dalam wilayah itu. Saat itu belum ada hak perseorangan dari anggota tertentu terhadap bidang tanah tertentu, yang ada hanya hak kelompok/persekutuan. 
Menurut Surojo Wignjodipuro, hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut ‘beschikkingsrecht’. Istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertain yang baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) istilah yang dipergunakan semuanya pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan, sedangkan ‘beschickkingsrecht’ itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah ‘hak ulayat’ sebagai terjemahannya ‘beschikkingsrecht’. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan adalah a.l. ‘patuanan’ (Ambon), ‘panyampeto’ (Kalimantan), ‘wewengkon’ (Jawa), ‘prabumian’ (Bali), ‘pawatasan’ (Kalimantan), ‘totabuan’ (Bolaang Mangondow), ‘limpo’ (Sulawesi Selatan), ‘nuru’ (Buru), ‘ulayat’ (Minangkabau).
Istilah wilayat, awalnya digunakan di Minangkabau, berasal dari bahasa Arab ‘wilayatun’, artinya suatu areal yang cukup luas yang dikuasai oleh sekelompok orang yang merupakan persekutuan, baik genealogis maupun teritorial. Sebelum masuk Islam, sesuai dengan pepatah adat, ‘tanah nan sabingkah, ilalang nan saalai, capo nan sabatang pangulu nan punyo’ istilah yang digunakan adalah ‘punyo’ kami, yang berasal dari kata ‘mpu’ artinya pengurus dan ‘nyo’ artinya ‘nya’, jadi ‘yang mengurusnya’. Sebagai hak dari suatu persekutuan, hak ulayat itu merupakan hak yang terletak di lapangan hukum publik yang berisi :
1.   kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, persediaan dan pencadangan  semua bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (kewenangan menetapkan masterplan);
2.   kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan menentukan hubungan hukum antara warga persekutuan dengan bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan (kewenangan pemberian izin / hak atas tanah)
3.   kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur hubungan hukum antar warga persekutuan atau antara warga persekutuan dengan orang luar persekutuan berkenaan dengan bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (izin-izin transaksi yang berhubungan dengan tanah)
d. Tanah Ulayat
            Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melengket hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang ( lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupn kepentingan,  mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang tak berujud.
             Dengan demikian ada tiga bentuk persekutuan hukum adat, yakni 1. genealogis, seperti suku dan paruik di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di Kerinci; 2. teritorial seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan, dan 3. genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau.
            Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum adat (adatrecht gemeenschap) menjadi wilayah hukum adat (adat recht kringen), dapat dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan “hak menguasai negara” dapat disebut sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan istilah tanah ulayat negara. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.
            Sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Di dalam hukum tanah adat, berlaku sistem hak atas tanah yang berlapis. Telah dikemukakan di depan bahwa pada waktu masih nomaden, yang ada baru hak persekutuan terhadap tanah, hak perseorangan baru muncul setelah masyarakat mulai menetap dengan ditemukannya pertanian dan pemukiman. Setelah orang mulai menetap, maka setiap warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut :
1.      Memungut hasil hutan dan menangkap binatang liar termasuk ikan, dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat mereka;
2.      Dengan izin persekutuan, membuka bidang tertentu dari tanah ulayat persekutuannya untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan, perikanan, dsb. Melalui cara ini anak nagari tententu akan memperoleh hak khusus atas tanah yang telah dibukanya itu yang disebut dengan ganggam bauntuak (hak pakai);
3.      Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat membuat perjanjian dengan pihak luar dalam memanfaatkan ganggam bauntuaknya;
4.      Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan ganggam bauntuaknya kepada warga persekutuannya  yang lain, seperti hibah  tanah, sewa tanah, dsb.
Dari uraian di atas telihat bahwa hak ganggam bauntuak sebagai hak perseorangan dalam hukum tanah adat Minangkabau diletakkan di atas hak persekutuan, seperti diletakkannya hak sewa atas gedung di atas hak milik. Itu artinya walaupun bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan telah diserahkan kepada warga persekutuan dengan hak individu, hak persekutuan tetap ada. Inilah yang dikenal dengan sifat mengembang mengempis atau teori balon. Di atas tanah gannggam bauntuak, hak ulayat sedang menipis, tetapi bila tanah diterlantarkan, hak ulayat akan penuh kembali. Inilah yang dikenal dengan prinsip, Kabau tagak kubangan tingga, yang dapat dibawa hanya hasilnya saja, sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat.
        Menurut LC Westenenk, terhadap tanah-tanah yang diolah berlaku hak ulayat dan itu adalah; kabau tagak kubangan tingga. Ungkapan ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa tidak seorangpun dapat memperoleh tanah untuk selamanya (sesudah meninggalnya jatuh kepada warisnya) apabila ia dalam nagari itu merupakan orang asing, orang dagang, artinya sekiranya ia tidak memasukkan diri ke dalam hubungan nagari itu menurut aturan adat, tabang manumpu inggok mancakam.
Di Minangkabau, hak ganggam bauntuak diletakkan pada hak ulayat kaum, hak ulayat kaum di atas hak ulayat nagari. Bila kita teruskan ke atas, hak ulayat nagari terletak pada ulayat kabupaten/kota, propinsi, dan hak ulayat negara RI.

IV.       Asal-usul Tanah Negara
Untuk memahami asal usul dari tanah negara ini, kita harus mengembalikan ingatan kita kepada sejarah terbentuknya Indonesia. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Van Vollenhoven dalam bukunya  Adatrecht van Nederland Indie, sebelum datangnya kapal dengan bendara tiga warna ke nusantara, wilayah ini tidak kosong akan tata hukum.
Masyarakat di wilayah ini telah hidup teratur dalam masing-masing wilayah hukum adat (adatechtkringen) yang berjumlah 19 lingkaran. Artinya seluruh wilayah yang sekarang menjadi teritor RI telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah hukum adat itu, mulai dari Aceh, Batak, Minangkabau sampai ke Irian.

Melalui kolonialisasi dengan kekuatan senjata, akhirnya Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali Aceh. Awalnya, karena seluruh tanah telah tebagi habis ke dalam wilayah hukum adat yang terbagi habis pula ke dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat, tanah negara Hindia Belanda tidak ada. Melalui berbagai Domein Verklaring (1870 sampai 1888) yang kemudian dicabut oleh UUPA pada bagian konsideran, dinyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan di atasnya ada hak eigendom adalah domein negara. Dengan demikian tanah yang tidak ada sertifikatnya dinyatakan sebagai domein negara. Tanah yang di atasnya ada hak adat disebut onfrijedomein, sebaliknya tanah yang di atasnya tidak ada hak adat disebut frijedomein. Tanah-tanah yang tidak digarap oleh masyarakat secara langsung, seperti hutan, tanah yang tidak produktif, gunung, sungai, danau, laut, dsb. dinyatakan sebagai frije domein, wilayah itu merupakan wilayah hidup (habitat) dari warga masyarakat hukum adat, seperti tempat menangkap ikan, memungut hasil hutan, berburu, dsb. Khusus hutan tertentu diberi patok oleh menjadi Hutan Boschwijzen, dan diawasi oleh Polisi Hutan, sementara masyarakat setempat dilarang untuk memasuki dan mengambil hasil hutan itu. Tanah-tanah untuk kepentingan umum, seperti untuk jalan kereta api, kantor pemerintahan, dsb. diperoleh dari tanah masyarakat melalui pembayaran ganti rugi seadanya jika pada tanah itu ada hak adat. Tanah-tanah tersebut di atasnya diletakkan hak beheer, yang kemudian diterjemahkan menjadi hak pengelolaan.
Sedangkan  tanah untuk perkebunan besar, ditetapkan dengan Hak erpacht. Menurut  Pasal 720 BW,  hak erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. Perbuatan perdata yang melahirkannya harus diumumkan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620. (Terjemahan Prof. Subekti, SH dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dari ketentuan tentang hak erfpacht itu, seperti termuat dalam Buku Kedua Tentang Benda Bab Kedelapan Tentang Hak Erfpacht,  Pasal 720 sampai dengan Pasal 736 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.      Subyek hak erpacht adalah pengusaha;
2.      Tanah merupakan milik orang lain;
3.      pengusaha dapat menikmati sepenuhnya penggunaan tanah;
4.      pengusaha membayar sewa tahunan kepada pemilik sebagai tanda pengakuan kepemilikan dari pemilik (rekognisi = pengakuan); maka kepemilikan tanah tidak beralih kepada pengusaha;
5.      setelah jangka waktu berakhir tanah harus dikembalikan kepada pemilik;
6.      Pemilik dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan tanah yang terjadi karena kelalaian pengusaha.

Setelah Indonesia merdeka, atas kekuatan dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan Belanda atas tanah beheer tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah RI. Sementara menurut  Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA Pasal III. (1). Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. (2). Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Menurut Undang-undang Pokok Agraria Bab II Bagian IV , Pasal 28. (1). Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau pertenankan. Dalam ayat dan pasal-pasal selanjutnya ditetapkan bahwa HGU diberikan atas tanah dengan luas 5 hektar untuk waktu 25 tahun yang dapat diperpanjang, dapat beralih dan dialihkan,  subyeknya WNI atau BHI, terjadi karena penetapan pemerintah, dan dapat dijadikan jaminan hutang.

Dengan dikonversinya hak erfpacht menjadi hak guna usaha melalui Pasal 3 Ketentuan Konversi UUPA tersebut di atas, maka hak ulayat dari Masyarakat hukum adat telah diperkosa, berupa hilangannya hak ulayat nagari atas tanah-tanah bekas hak erpacht itu yang otomatis menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara Indonesia; pada hal menurut ketentuan pasal 18 UUD 1945 dilindungi sebagai hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.;

..         
V.          Saran
1.      Jangan dilakukan pembalikan sejarah terbentuknya RI, karena eksistensi wilayah hukum adat dan masyarakat hukum adat lebih dulu dari adanya Hindia Belanda dan RI
2.      Awalnya tanah negara tidak ada, tanah negara diperoleh dari tanah adat. Karena itu adalah keliru pengertian hutan adat yang dimuat dalam Pasal 1 huruf f UU No. 41/1997 bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal ini melakukan perampokan terhadap hutan adat dengan menjadikannya sebagai hutan negara. Undang-undang yang demikian ini harus dicabut, karena melanggar hak asasi manusia.
3.      Perlu pengembalian tanah-tanah adat, terutama bekas hak erpacht (HGU) yang telah habis jangka waktunya kepada masyarakat hukum adat setempat untuk dikelola melalui Badan Usana Desa atau dengan nama lain, sesuai dengan UU. No. 32 Tahun 2004
4.      Badan Usaha Desa atau dengan nama lain ini perlu dibina oleh pemerintah, baik dari segi permodalan maupun kemampuan manajerialnya. Badan Usaha ini sebaiknya berbentuk Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya berupa keslompok-kelompok sosial yang terdapat pada desa/kelurahan  itu, baik genealogis, teritorial, genealogis-teritorial, maupun kelompok kepentingan, seperti dusun, RT, marga, suku, subak, dsb. yang modalnya berasal dari anggota atau warganya. Prinsipnya pemegang sahamnya seluruh rakyat desa, tetapi dalam RUPS mereka diwakili oleh pimpinan persekutuan/kelompok mereka.
5.      Fungsi BUD tersebut adalah untuk mengkoordinir masyarakat desanya dalam mengolah SDA mereka, terutama untuk memasarkan hasilnya, baik di dalam maupun ke luar negeri. Jika mereka belum mampu mengolah sendiri SDA mereka yang ada, dapat dilakukan kerja sama dengan investor melalui penyertaan modal. Untuk meningkatkan kedudukan dalam negosiasi dan perdagangan, pada tingkat kabupaten/kota dan propinsi dibentuk asosiasi BUD yang produk andalannya sejenis, seperti asosiasi kopi, gambir, cengkeh, casiavera, karet, kayu, dsb. yang berfungsi untuk mendirikan pabrik pengolahan pasca panen dan pemasaran produk di dalam maupun luar negeri.
6.      Sistem administrasi pertanahan di Indonesia dewasa ini yang menganut sistem  transasksi  tanah melalui PPAT saja, harus diganti. Kewenangan publik dari pimpinan masyrakat hukum adat harus tetap dihidupkan dan digunakan. Caranya, sebelum transasksi dilaksanakan melalui PPAT, harus terlebih dahulu disetujui oleh pimpinan masyarakat hukum adat dan kepala desa, terutama mengenai kepada siapa tanah tertentu akan dialihkan haknya, sehingga fungsi kontrol terhadap transaksi tanah tetap ada di tangan mereka.
7.      Berhubung Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika, maka jangan dipakai faham kedaulatan negara, yang menenetapkan bahwa Badan legislatif punya kewenangan untuk mengatur sampai kepada prilaku akar rumput dan semut dalam habitatnya, tetapi harus memakai kedaulatan hukum dan demokrasi. Karena itu, peraturan daerah propinsi, kabupaten kota dan peraturan desa  jangan dipandang sebagai hukum yang rendah yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tinggi (lex superior derogatr lex inferiori), tetapi harus dipandang sebagai hukum khusus yang dapat menyimpang dari hukum umum (lex specialis derogaat lex generale). Dengan demikian suatu daerah dapat mengatur sendiri hukum tanah mereka sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat daerah itu, termasuk hutan adat.


Kepustakaan

Andias Yas dkk. Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam  Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2007

Asep Yunan Firdaus (Editor) Mengelola Hutan Dengan Memenjarakan Manusia Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2007
Ignas Tri (Penyunting)  Masyarakat Hukum Adat,  Hubungan struktural dengan Suku Bangsa, Bangsa dan negara; Penerbitr Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006
Ignas Tri (Penyunting) Mewujudkan Hak Konstitusional Masyrakat Hukum Adat   Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007
Tim HuMa (Editor) Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin , Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005
TIM M2S Bandung (Penghimpun) UUD 1945 Hasil Amandemen Penerbit M2S, Bandung, 2002
Westenenk; LC. De Minangkabausche Nagarij Terjemahan Mahjuddin Saleh, 1981



Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…