Skip to main content

Makalah Pembangunan Sosial

Pembangunan Sosial

A.   Pengertian
Kata sosial diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Apabila dikaitkan dengan pembangunan maka yang dimaksudkan bukan pembangunan yang menghasilkan objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih berat pada aspek manusianya. Kata social diartikan sebagai lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini sosial dilihat sebagai salah satu aspek pembangunan ekonomi, yang dicirikan sebagai hal – hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi. Conyers mencoba membuat rumusan pengertian sosial tersebut dikaitkan dengan perencanaan, karena pembahasan tentang pengertian sosial yang dilakukannya adalah dalam konteks tulisannya tentang perencanaan sosial. Apabila pengertian tersebut diikuti dan mengganti kata perencanaan dengan kata pembangunan, pembangunan sosial diberi makna dalam pengertian yang lebih umum sebagai pembangunan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat.dalam pengertian yang lebih khusus pembangunan sosial dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat martabatnya sebagai manusia.
Sumarno Nugroho (1984:89) menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan Pre-Conference Working Party dari Internasional Conference of Social Welfare. Pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi – relasi sosial, system – system sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu. Pembangunan sosial member perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka. Sementara itu, konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Negara Kesejahteraan (Welfare State). Dalam (Welfare State), Negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hokum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya (Ndraha, 1987:41). Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Dalam hal ini Negara yang bersangkutan dituntut untuk menempatkan pembangunan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan sosialnya. Sebagai salah satu aspek pembangunan nasional, bidang yang tercakup dalam pembangunan sosial meliputi hal-hal yang berada diluar aspek ekonomi, yaitu hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan tidak langsung member manfaat ekonomi, tetapi berkaitan dengan harkat dan martabat dan hak asasinya sebagai manusia. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubanhan sosial yang terencana dan dirancanguntuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai salah satu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi (Isbandi Rukminti Bandi, 2001:29).
Prioritas utama dalam pembangunan sosial semestinya diberikan kepada kelompok masyarakat yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai jenjang yang terendah dari kebutuhan manusia. Pembangunan sosial ditempatkan sebagai salah satu strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan masalah yang dihadapi kelompo masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
B.   Latar Belakang
Kebijaksanaaan pembangunan dinegara-negara sedang berkembang pada periode tertentu pernah mengacu pada paradigm pertumbuhan. Berdasarkan paradigm tersebut, pembangunan nasional lebih diorientasikan semaksimal mungkin kearah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan cepat. Pada umumnya dinyakini, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat tidak hanya berdampak pada perkembangan perekonomian nasional, tetapi juga akan membawa dampak pada pertumbuhan kesejahteraan sosial.  Perkembangan perekonomian nasipnal juga akan dapat mendorong tumbuhnya berbagai bentuk pelayanan sosial modern.
Secara empirik pandangan tersebut didukung oleh pengalaman di dunia Barat, dimana pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat terjadi melalui proses industrialisasi. Pembangunan ekonomi dijalankan dengan memberikan penekanan pada investasi, industrialisasi, dan penerapan teknologi modern. Perencanaan pembangunan adalah adanya anggapan bahwa alokasi dana untuk pelayanan sosial tidak produktif dan dianggap merupakan pemborosan terhadap sumber daya nasional. Implikasi lebih lanjut adalah intervensi pemerintah terhadap bidang kesejahteraan sosial dapat ditekan seminimal mungkin. Dasar yang digunakan adalah anggapan bahwa kebutuhan – kebutuhan sosial akan terpenuhi dengan sendirinya sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat baik desa maupun di kota sebagai hasil perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendapatan yang meningkat, setiap warga masyarakat dengan sendirinya akan lebih mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan mengatur masa depan termasuk jaminan hari tua melalui keikutsertaannya ke dalam berbagai program asuransi dan program jaminan sosial yang lain. Pandangan ini juga mengakui, bahwa tidak dapat dihindari sama sekali perlunya intervensi pemerintah terhadap bidang kesejahteraan sosial.
Beberapa faktor penyebaab adanya kegagala dalam pembangunan sosial. Salah satu diantaranya adalah kesalahan dalam melakukan implementasi dari perencanaan pembangunan yang sudah dirumuskan. Pendapat lain mengatakan, kegagalan tersebut merupakan suatu bukti bahwa pengalaman dalam perkembangan ekonomi dari dunia barat tidak dapat demikian saja diadopsi untuk model pembangunan di Negara-negara sedang berkembang. Fakor tersebut adalah pertambahan penduduk yang pesat yang sering melebihi pertumbuhan ekonomi, sikap tradisional masyarakatnya yang kurang memacu semangat kewirausahaa, menggenjalanya praktik-praktik korupsi dan kekurangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam perkembangan wacana pembangunan, urgensi pengembangan sumber daya manusia ini agaknya juga semakin memperoleh perhatian. Di kalangan pemikir dan pengamat pembangunan sosial, khususnya di Negara-negara berkembang, juga dijumpai adanya pendapat yang mengatakan bahwa maksimalisasi pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi tujuan tunggal pembangunan nasional. Hal yang justru mendesak adalah penciptaan lapangan kerja, mendorong perkembangan sosial dan penyebaran distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang lebih merata.
Apabila digunakan skala prioritas, maka focus perhatian bagi usaha pengembangan sumber daya manusia dan pemerataan pendapatan tersebut selayaknya diberikan kepada lapisan yang hidupnya masih berada dibawah standar pemenuhan kebutuhan minimal sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Dalam perkembangan berbagai konsep dan teori tentang pembangunan nasional, konsep kebutuhan dasar dinilai sebagai konsep yang sudah lebih maju disbanding konsep distribusi pendapatan(sjahrir,1986:36). Sjahrir menunjuk ada beberapa argument moralistic yang kuat bagi digunakannya konsep ini sebagai referensi kebijakan pembangunan nasional disamping konsep dan teori pembangunan yang lain. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kaum miskin tidak harus menunggu tetesan dari buah pertumbuhan ekonomi yang belum jelas kapan datangnya, seperti yang banyak dijanjikan oleh para ahli ekonomi neo-klasik.
C.   Pendekatan Pembangunan Sosial
Pendekatan pembangunan sosial ini bersifat komprehensif dan universal, dimana pembangunan sosial tidak hanya menyalurkan bantuan bantuan kepada individu yang membutuhkan ataupun menyediakan layanan-layanan sosial kepada masyarakat tetapi pembangunan sosial berusaha menghubungkan usaha-usaha ekonomi dengan sosial.
Pembangunan sosial dapat dilihat sebagai perpanjangan dari pendekatan residual dan institusional yang lebih banyak dikutip literatur tentang kesejahteraan sosial (Wilensky dan Lebeaux, 1965; Titmus, 1974). Model-model kesejahteraan ini telah banyak digunakan untuk mengklasifikasikan program-program sosial, pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial. Philantropis dan pekerjaan sosial dianggap sebagai bentuk kesejahteraan sosial yang bersifat residual sedangkan pendekatan admisnistrasi sosial terkadang dianggap sebagai pendekatan yang mewakili panangan institusional. Kedua model ini sesungguhnya berasumsi bahwa kesejahteraan sosial dipenuhi oleh pendapatan pemerintah yang didapat dari perekonomian.
D.   Karakter-Karakter Pembangunan Sosial
Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.
Aspek-aspek kunci dari definisi istilah kesejahteraan sosial :
  1. Proses pembangunan manusia sangat terkait dengan pembangunan ekonomi.
  2. Pembangunan sosial memiliki fokus macam-macam disiplin ilmu (interdiciplinary) yang berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial terinspirasi oleh politik  ekonomi masa kini. Pembangunan sosial menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologis sehingga pembangunan sosial dapat menciptakan intervesi-intervensi baru yang diperdebatkan dan bisa secara kritis dibahas.
  3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses pembangunan sosial sebagai sebuah konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit. Pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial didefinisikan dengan istilah-istilah konseptual yang memiliki tiga aspek; pertama kondisi sosial awal yang akan dirubah dengan pembangunan, kedua; proses perubahan itu sendiri dan ketiga; keaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
  4. Proses perubahan yang progresif, kondisi sosial diberagai belahan dunia telah hancur sehingga para penggagas ide pembangunan sosial berpendapat bahwa kembali pada ide-ide perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan.
  5. Proses pembangunan sosial bersiat ke arah intervensi, adanya satu asumsi bahwa peningkatan sosial terjadi tidak secara natural karena bekerja dengan pasar ekonomi tetapi asumsi tersebut lebih mengarah kepada usaha-usaha yang terenana kearah perubahan kesejahteraqan sosial.
  6. Tujuan-tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi. Strategi ini secara langsung maupun tidak langsung untuk menghubungkan intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.
  7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh dan oleh karena itu ruang lingkupnya lebih bersifat inklusif atau universal


Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…