Skip to main content

MAKALAH Analisis UU Nomor 7 Tahun 1953

MAKALAH
Analisis UU Nomor 7 Tahun 1953
Disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah
“ Hukum Tata Negara”
Dosen : Ekram P., M. Pd.
logo_uny.gif
Disusun Oleh :
Ni’matu Sholikhah         ( 09401241005 )
Novi Dwi Cahyani          ( 09401241009 )
Fitri Astuti                       ( 09401241017 )
Supriyadi                         ( 09401241027 )
Angga Cita                      ( 09401241032 )
Lidiawati P.                     ( 09401241049 )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011
KATA PENGANTAR
            Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Makalah Hukum Tata Negara dengan lancar.
            Dalam menyusun Makalah Hukum Tata Negara ini, penulis tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang mendukung pada kegiatan ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :
  1. Bapak Anang Priyanto M. Hum. selaku kepala jurusan PKnH,
  2. Bapak Ekram P., M. Pd. yang telah membimbing dan mengarahkan,
  3. serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Tentunya dalam penyusunan Makalah Hukum Tata Negara ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki Makalah Hukum Tata Negara ini.







                                                                                    Yogyakarta,                   Mei 2011



Penulis

BAB I
PENDAHULUAN
            Tolok ukur bagi suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.
            Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1953. UU inilah yang menjadi payung hukum pemilu Indonesia 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas & rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yg diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 yg mengadopsi pemilihan bertingkat (tak langsung) bagi anggota DPR tak berlaku lagi.         Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilhan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante). Pemilu pertama nasional di Indonesia ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativness.
            Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu Indonesia yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur & adil serta sangat demokratis. Pemilu Indonesia 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dr negara-negara asing. Pemilu Indonesia ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan serta calon perorangan. Yang menarik dari  pemilu Indonesia 1955 ialah tinggi kesadaran berkompetisi secara sehat.





BAB II
PEMBAHASAN
  1. Tujuan
            UU Nomor 7 Tahun 1953 ini merupakan UU yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemilu untuk memilih anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilu tahun 1955.
  1. Asas Pemilu
Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas :
a.       Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b.      Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
c.       Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.
d.      Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
e.       Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
f.       Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
  1. Peserta Pemilu
Tentang syarat-syarat
Pasal 36
(1) Seorang calon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar calon perseorangan yang selanjutnya disebut daftar-perseorangan atau bersama-sama calon-calon lain dalam suatu daftar calon kumpulan yang selanjutnya disebut daftar-kumpulan.
(2) Satu daftar-kumpulan yang dikemukakan untuk suatu daerah-pemilihan tidak boleh memuat nama-nama calon yang jumlahnya melebihi jumlah anggota Konstituante atau jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan yang bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah anggota yang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi jumlah 20.
(3) Seorang tidak boleh dicalonkan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah-pemilihan.
(4) Yang boleh dikemukakan sebagai calon ialah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota.
Pasal 38
(1) Seorang calon perseorangan atau calon pertama dari suatu daftar-kumpulan dikemukakan sebagai calon untuk suatu daerah-pemilihan oleh sedikit-dikitnya 200 orang pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan itu.
 Calon-calon selanjutnya dari daftar itu dikemukakan oleh sedikit-dikitnya 25 orang pemilih untuk tiap-tiap orang calon.
Pasal 39
Tiap-tiap calon yang dikemukakan harus menyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu dan persetujuannya tentang tempat yang diberikan kepadanya dalam urutan daftar.
Tentang cara pencalonan
Pasal 40
Calon-calon dikemukakan dengan mengisi suatu formulir surat pencalonan, yang harus ditanda-tangani oleh semua pemilih yang mengemukakannya. Dengan tanda tangan disamakan cap jempol kiri atau,jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya. Formulir itu dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara, untuk pemilih-pemilih yang berada di luar negeri pada panitia tersebut dalam Pasal 19.
Pasal 41
(1) Pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, partai atau organisasi yang akan mengemukakan calon-calon atau orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan, mengajukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
(2) Nama dan tanda-gambar yang diajukan menurut ayat 1 oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, untuk dipakai dalam pencalonan.
(3) Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata-susila Indonesia.
(4) Jika dikemukakan dua atau lebih tanda-gambar yang sama atau yang mirip satu dengan lain, maka Panitia Pemilihan Indonesia menentukan gambar mana yang dapat dipakai setelah mengadakan perundingan dengan mereka yang mengemukakan tanda-gambar itu, dengan memperhatikan oleh pihak mana tanda-gambar itu sudah lazim dipakai.
Pasal 43
(1) Nama calon dan nama pemilih yang mengemukakannya pada surat pencalonan ditulis dengan cara yang ditentukan untuk cara pengisian daftar-pemilih.
 Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh Pemilih-pemilih yang mengemukakan daftar-kumpulan itu.
(2) Calon-calon yang dikemukakan dan pemilih-pemilih yang mengemukakan calon harus membubuhkan tanda tangan dalam urutan penempatan namanya pada surat itu.
 Dengan tanda tangan disamakan cap jempol kiri atau, jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya.
Pasal 45
(1) Surat pencalonan harus dilampiri:
 a. surat pernyataan dari tiap-tiap calon yang menyatakan kesediaannya dan persetujuannya termaksud dalam Pasal 39;
 b. surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara atau Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri kepada tiap-tiap calon dan tiap-tiap pemilih yang turut mengemukakan calon yang menyatakan, bahwa orang-orang itu terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerah-pemungutan suara tempat tinggal calon-calon dan pemilih-pemilih itu;
 c. turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tentang nama dan tanda-gambar tersebut pada Pasal 41 yang dapat diperoleh dengan percuma dari Panitia Pemilihan Indonesia.
(2) Jika seorang yang dicalonkan belum masuk dalam daftar-pemilih, maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam Pasal 12 sudah lampau.
Pasal 46
Surat pencalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan atau wakilnya.
Pasal 49
Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Ketua panitia tersebut dalam Pasal 47 meneruskan surat-surat pencalonan yang tidak ditolak beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
Pasal 50
Susunan formulir surat pencalonan selanjutnya, susunan surat pernyataan dari calon, susunan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara, susunan surat tanda penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan waktu menyampaikan surat pencalonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tentang penolakan dan pemeriksaan
Surat pencalonan
Pasal 51
Surat pencalonan ditolak oleh Ketua tersebut dalam Pasal 46 atau Pasal 47 atau wakilnya, apabila surat itu bukan formulir surat pencalonan menurut Pasal 50 atau disampaikan tidak oleh orang yang turut mengemukakan calon sendiri menurut pasal 46, atau tidak di dalam waktu yang ditentukan.
Pasal 52
Surat-surat pencalonan yang tidak ditolak diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah surat-surat itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam paragraf 1 dan paragraf 2 dari bab ini:
1. jika satu daftar-kumpulan memuat nama calon hingga jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat 2, maka dari daftar itu dikeluarkan nama calon mulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan tersebut;
2. seorang calon yang dengan bantuannya dikemukakan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah-pemilihan, dikeluarkan dari semua daftar;
3. seorang calon dikeluarkan dari daftar, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota, atau jika tidak ada surat pernyataan termaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf a atau surat keterangan termaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf b;
4. jika jumlah pemilih yang mengemukakan suatu daftar tidak atau karena pengeluaran tidak lagi memenuhi jumlah yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1, maka dari daftar itu dikeluarkan nama-nama calon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud.
Tentang Daftar Calon
Paragraf 1
Tentang daftar-calon sementara
Pasal 56
Dari surat-surat pencalonan yang dianggap sah Panitia Pemilihan menyusun daftar-calon sementara.
Daftar-calon ini disusun sedemikian, sehingga nama calon-calon perseorangan nyata terpisah satu dari yang lain dan nyata terpisah dari nama calon-calon yang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar-daftar-kumpulan itu harus nyata terpisah satu dari yang lain pula, dengan memperhatikan adanya gabungan menurut Pasal 37 ayat 1. Masing-masing daftar dibubuhi tanda-gambar yang dikehendaki oleh daftar itu, kecuali kalau daftar itu tidak memakai tanda-gambar.
Paragraf 2
Tentang daftar-calon tetap
Pasal 60
(1) Panitia Pemilihan Indonesia memeriksa daftar-daftar-calon sementara yang diterimanya.
 Daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar.
 Jika suatu keberatan yang dimaksud dalam Pasal 59 dianggap benar, maka daftar-calon sementara yang bersangkutan diubah seperlunya.
(2) Pemberian tanda-gambar dan perubahan daftar-calon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia diberitahukan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan, supaya Ketua panitia tersebut jika perlu membenarkan daftar-calon sementara yang disimpan.
Pasal 63
Pemeriksaan daftar-daftar calon sementara, penyusunan daftar-calon tetap, pengumuman dalam Berita Negara. dan pengiriman daftar-calon-tetap kepada Panitia Pemilihan dilakukan dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
  1. Penyelenggara Pemilu
Menurut pasal 17, untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan:
1. di ibu kota Indonesia atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Presiden, dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia;
2. dalam tiap-tiap daerah pemilihan di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan;
3. dalam tiap-tiap kabupaten di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten;
4. dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara di tempat kedudukan Camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara;
5. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.
                        Panitia Pemilihan Indonesia mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia Pemilihan membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalam daerah pemilihannya. Panitia Pemilihan Kabupaten membantu Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia Pemungutan Suara mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menyelenggarakan pemungutan suara.  Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan pendaftaran pemilih, menyusun daftar-pemilih dan membantu mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( Pasal 18 ).
  1. Pemilih
Pasal 5
(1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, yang menunjukkan pemilih-pemilih, yang bertempat tinggal di desa itu. Dalam pengertian desa termasuk kelurahan, negeri marga dan satuan-satuan daerah -lain, yang untuk menjalankan undang-undang ini oleh Menteri Dalam Negeri disamakan dengan desa.
(2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar-pemilih.
Jika seorang pemilih mempunyai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu di antara tempat-tinggal itu.
Pendaftaran pemilih-pemilih, yang berada di luar negeri, dilakukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ( Pasal 6 ).
Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut:
a.              nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada;
b.              umur;
c.              sudah/pernah/belum kawin;
d.             jenis laki-laki atau perempuan;
e.              alamat rumah;
f.               pekerjaan
F.     Daerah Pemilihan dan Pemungutan Suara
            Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka daerah Indonesia dibagi dalam: daerah-pemilihan Jawa Timur; Jawa Tengah; Jawa Barat; Jakarta Raya; Sumatera Selatan; Sumatera Tengah; Sumatera Utara; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara-Tengah; Sulawesi Tenggara-Selatan; Maluku, Sunda-Kecil Timur; Sunda-Kecil Barat; Irian Barat; yang masing-masing meliputi: wilayah Propinsi Jawa Timur; Propinsi Jawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta; Propinsi Jawa Barat; Kotapraja Jakarta Raya; Propinsi Sumatera Selatan; Propinsi Sumatera Tengah; Propinsi Sumatera Utara; Kalimantan Barat, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Timur; Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso; Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makasar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara; Propinsi Maluku; Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Timor dan pulau-pulau sekitarnya; Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Keresidenan Bali dan Lombok; serta Irian Barat. Sedangkan tiap-tiap kecamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan yang melingkungi kecamatan itu. Daerah pemungutan suara disebut dengan nama tempat kedudukan badan penyelenggara pemilihan di daerah itu.
















DAFTAR PUSTAKA
http://www.google.com

Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…