Skip to main content

Artikel Hukum " Bantuan Hukum Kewajiban Advokat Dan Tanggungjawab Negara".

Nama              : Zunalia Danung Pratiwi
NIM                : 09401241016
Jurusan          : PKnH A 2009
TUGAS FILSAFAT HUKUM
 


Bantuan Hukum Kewajiban Advokat Dan Tanggungjawab Negara
Artikel Hukum http://padang-today.com/img/ar.gif Rabu, 04/03/2009 - 11:09 WIB http://padang-today.com/img/ar.gif Oleh : Rianda Seprasia ,SH (Advokat Kantor Hukum “Justitia” http://padang-today.com/img/ar.gif
Kabar gembira bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang termarginalkan (marginalized people) dalam mencari keadilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, karena pada tanggal 31 Desember 2008 lalu pemerintah telah mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.83 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokad yang mengisyaratN Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Lebih kurang 5 tahun masyarakat dan Advokad menunggu PP ini, karena dalam kurun waktu itu sebagian Advokad masih enggan memberikan bantuan hokum secara Cuma-Cuma. Tepatnya 6 bulan semenjak PP ini disahkan atau sekitar tanggal 31 Juni 2009 seluruh Advokad sudah wajib menjalankan fungsi sosialnya, tanpa alas an apapun kecuali ada hal lain yang ditentukan oleh UU Advokad atau kode etik Advokat.
Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan untuk memperoleh bantuan hokum masyarakat pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum, permohonan mana meliputi identitas (nama, alamat dan pekerjaan pemohon) serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hokum. Selain permohonan juga melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bagi yang tidak dapat menulis masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan permohonan secara lisan yang ditujukan pada Advokat, Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutkan dibuatkan secara tertulis kemudian ditandaitangani oleh pemohon dan Advokat atau Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Dan selanjutnya surat permohonan tersebut dalam waktu 3 hari sejak diterima wajib memberikan jawaban serta menunjuk nama-nama Advokat yang akan membantu masyarakat tersebut.


Bantuan Hukum Dijamin Negara
Dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Pengakuan dan jaminan ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum ( rechtstaat). Hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bahagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara.
Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun Negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu cirri Negara hukum. Artinya, Negara berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum ini bukan tanpa dasar.

Selain itu dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga Negara mempunyai hak untuk dibela ( acces to legal counsel), hak diperlakukan sama dimuka hukum (equality before of the law) dan hak untuk mendapatkan keadilan (acces to justice).
Selain ketentuan yang diatur oleh konstitusi, Negara juga menyebutkan jaminannya pada warganya untuk mendapatkan bantuan hukum, dibeberapa pasal UU diantaranya, Pasal 54 Undang-undang Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana disebutkan, demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuk tetap, Pasal 37 -40 Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam memberi bantuan hukum advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat wajib membantu hukum secara uuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Ketetuan mana tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum secara cuma-Cuma. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional yang ditegaskan pengaturannya baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain.
Pelaksanaan Bantuan Hukum
Walaupun PP No. 83 Tahun 2008 ini belum efektif dilakukan tentu masih menimbulkan pertanyaan dan kendala dalam pelaksanaannya kedepan, karena dalam PP itu tersirat peranan Negara tidak ada dan seolah memberikan tanggungjawab bantuan hukum tersebut pada Advokat atau Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan konstitusional Negara dan beberapa Pasal-pasal UU diatas.
Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.Dalam prakteknya untuk mencari keadilan sangat sulit bagi masyarakat yang tidak mampu, selain buta akan hukum juga lemah secara ekonomi sehingga banyak orang yang tidak mampu ketika berpekara sering dipermainkan oleh aparat penegak hukum dan hahkan sering kalah karena tidak tahu cara melakukan pembelaan terhadap kasus yang menimpanya. Sebagaimana bunyi Pasal 28 H ayat (2), masyarakat seharusnya berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus, salah satunya dalam bentuk hukum cuma-cuma.
Dari data Lembaga Bantuan Hukum (:BH) Padang dari tahun ketahun masyarakat pencari keadilan yang dating berkonsultasi langsung terus mengalami peningkatan, terakhir tahun 2008 ini ada 131 kasus yang beragam mulai dari kasus pidana, perdata, perburuhan, perkawinan, PTUN, waris dan sebagainya, sedangkan laporan atau pengaduan melalui via surat ada sebanyak 33 kasus. Tidak hanya itu berdasarkan pantauan orang yang dating tersebut tidak saja dari kalangan tidak mampu akan tetapi banyak juga kalangan orang yang mampu. Dari 131 kasus tersebut tidak semuanya dibantu untuk didampingi baik diluar pengadilan (non litigasi) atau di dalam pengadilan (litigasi) tergantung kasus tersebut memenuhi criteria kasus yang ditetapkan oleh lembaga untuk dapat dibantu. Untuk kasus non litigasi ada 20 kasus yang telah dibantu dan kasus litigasi ada 10 kasus yang sudah dibantu. Sedikitnya kasus yang dibantu oleh LBH Padang baik secara litigasi dan non litigasi dikarenakan tidak memenuhi criteria kasus Bantuan Hukum Strukturan (BHS), keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan persoalan anggaran. Persoalan sama mungkin juga dialami oleh beberapa lembaga lain atau individu yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum.
Ironisnya, setiap tahun Negara mengeluarkan dana milyaran atau bahkan trilyunan untuk urusan bantuan hukum, bias untuk sosialisasi peraturan, pembuatan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum dan sebagainya.
Permasalahan Dalam Penerapan PP Bantuan Hukum
Tidak adanya ketentuan pasal serta penjelasan dalam PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terutama menyangkut tanggungjawab Negara dalam memberikan bantuan hukum tentu meninggalkan permasalahan bagi kalangan Advokat, organisasi dan Lembaga Bantuan Hukum. Karena bukan rahasia umum lagi Advokat memang profesi yang mandiri artinya kasus atau pendapatan yang ia terima berdasarkan kesepakatan honorarium dengan kliennya. Setiap Advokat belum tentu sama kesejahteraannya, banyak kasus atau jumlah honor yang ia terima dengan rekan Advokat lainnya.
Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 disebutkan “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.
Dalam pasal ini jelas secara tegas disebutkan seorang Advokat tidak boleh meminta imbalan jasa atas pekerjaannya ini, artinya yang ia berikan ada keahliannya dalam membela atau memperjuangkan bak pencari keadilan. Namun bagaimana dengan biaya-biaya yang timbul seperti biaya legalisasi surat kuasa, leges bukti, materai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan siding ditempat hingga mengambil putusan, padahal kita sama tahu di pengadilan semuanya harus membayar.
Jika seperti ini kondisinya, harusnya Negara menyiapkan anggaran bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan mengalokasikan anggaran biaya perkara apakah melalui instansi terkait seperti Mahkaman Agung, Kejaksaan dan Kepolisian atau pada Organisasi Advokat. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum tersebut juga diatur mengenai pembentukan unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dibentuk oleh Organisasi Advokat dan bias jadi anggaran itu diberikan melalui Organisasi Advokat tentu pengunaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tentu sangat berharap pelaksanaan PP No. 83 Tahun 2008 ini dapat dijalankan dengan baik sehingga akses masyarakat marginal (marginalized people) untuk mendapatkan keadilan dan prinsip persamaan di hadapan hukum (justice for all) dapat terwujud salah satunya melalui fungsi social Advokat serta jaminan dan tanggungjawab Negara, bukan sebaliknya Negara dan Advokat saling berkilah sehingga keadilan bagi masyarakat miskin semakin jauh.

 


Sumber:

Rianda Seprasia. 2009. Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggung Jawab Negara. Diakses dari http://padang-today.com/?mod=artikel&today=detil&id=327, tanggal 29 Mei 2012. 

Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…