Skip to main content

Makalah Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

MAKALAH
Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Disusun oleh :
Syarifah Nurul H      (09416241016)
Dwi Nur Rahayu       (09416241020)
Haryani                      (09416241024)
Rizkitasari Dini H     (09416241033)

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
2010
Kata Pengantar

Puji syukrur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan ini dengan baik tanpa halangan yang berarti. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karena itu,kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari makalah ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat kami jadikan pedoman dalam penulisan makalah di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua. Amin



Yogyakarta, 18Oktober 2010


Penulis






BAB I
PENDAHULUAN
Untuk dapat mengetahui tentang prestasi pembangunan dapat dinilai dengan beberapa cara dan tolok ukur baik dengan pendekatan ekonomi maupun noon ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonnomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek nonpendapatan.
Dalam makalah ini kami akan menyampaikan tentang distribusi pendapatan dan pemerataan pembagunan yang menyangkut konsep-konsep distribusi pendapatan,ketidakmerataan distribusi pendapatan,ketimpangan pembangunan,dan kesenjangan sosial.


BAB II
PEMBAHASAN
          

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolok ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan nonekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek nonpendapatan.

A.    KONSEP – KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN
           Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpengnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara di kalangan penduduknya. Tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi terdapat tiga tolok ukur yang lazim digunakan, yaitu:
1.      Kurva Lorenz
2.      Indeks atau rasio Gini
3.      Kriteria Bank Dunia

1.               Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan – lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal ( semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal ( semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.
Gambar menunjukkan bagaimana cara membuat kurva Lorenz tersebut. Jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya, titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk temiskin (paling rendah pendapatannya), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horizontal menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.
Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu nitu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.
Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkat tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan diterima.



2.               Rasio Gini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu Negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dan separuh bujur sangkar di mana terdapat kurva lorenz tersebut.
Indeks atau Rasio Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional.
3.                  Kritera Bank Dunia
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan terendah(penduduk termiskin), 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Kemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata – mata “pendamping” pertumpuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Isu kemerataan dan pertumbuhan hingga kini masih menjadi debat tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Kedua hal ini berkaitan dengan dua hal lain yang juga setara kadar perdebatannya, yaitu efektivitas dan efisiensi.

B.     KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

           Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (asset) namhn hal tersebut hanya;ah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di NSB. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.
Pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dari kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya.
Sebuah cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi, seperti yang telah disinggung pada bagian di muka.
Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (necessary goods) seperti makanan pokok, pakaian, perumahan sederhana, dan sebagainya. Kedua, adalah barang-barang mewah seperti : mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah dan sebagainya. Yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB. Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (1973) mengemukakan 8 sebab yaitu:
1.      Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapat per kapita.
2.      Infasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3.      Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4.      Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive) sehingga presentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
5.      Rendahnya mobilitas sosial
6.      Pelaksanaan kebijaksanaan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis
7.      Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB.
8.      Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Upaya untuk memerataan pembangunan dan hasil-hasilnya baru tampak nyata sejak pelita III, manakala strategi pembangunan secara eksplisit diubah dengan menempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan. Semenjak itu dikenal kebijaksanaan delapan jalur pemerataan, meliputi:

1.      Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak khususnya sandang, pangan, dan papan
2.      Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3.      Pemerataan pembagian pendapatan
4.      Pemerataan kesempatan kerja
5.      Pemerataan kesempatan berusaha
6.      Pemerataan kesempatan berpatisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7.      Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
8.      Pemerataaan kesempatan memperoleh keadilan

Dalam kaitan khusus dalam pemerataan pembagian pendapatan,kita dapat memilih tinjauan permasalahannya dari 3 segi,yaitu:
1.Pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat
2.Pembagian pendapata antar daerahdalam hal ini antar wilayahperkotaan dan pedesaan.
3.Pembagian pendapatan antar wilayah dalam hal ini antar propinsi dan antar kawasan(barat,tengah,timur)
                           
C.    KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
      Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil – hasilnya. Misalnya, dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bermunculannya kawasan – kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta (sebaliknya dilain pihak) hadirnya kantong – kantong pemukiman mewah ditepian kota atau bahkan didaerah pedesaa, adalah satu bukti nyata ketimpangan yang berlangsung dapat kita saksikan dan rasakan.
            Upaya untuk mengatasi ketimpangan – ketimpangan yang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal pelita III. Ketika itu urutan trilogy pembangunan dirasionalisasikan dengan menempatkan pemerataan sebagai prioritas pertama, bahkan dipertahankan hingga pelita IV.
            Ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek – aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan. Ketimpangan pertumbuhan antar sektor bukan saja terjadi pada masa lalu sejak pelita I hingga pelita V. akan tetapi juga memang “direncanakan” untuk masa-masa yang akan datang.
            Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antarsektor pertanian dan sektor industri pengolahan, harus dipahami secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah “kecelakaan” atau akses pembangunan. Ketimpangan ini lebih merupakan ini lebih merupakan sesuatu yang disengaja atau memang terencana. Hal itu terkait dengan cita-cita nasional atau setidak-tidaknya selaras dengan kehendak para perencana pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara industri.

D.    KESENJANGAN SOSIAL

            Ketimpangan atau kesenjangan sosial diukur dengan berbagai variable serta dalam berbagai dimensi. Ketimpangan – ketimpangan yang ada bersifat majemuk dan beskala nasional. Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugrah awal(initial indowment) diantara pelaku-pelaku ekonomii. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan (growth)
  • DATA STATISTIK:










BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Tolok ukur untuk menilai ketidakmerataan antara lain dengan:
1.      Kurva Lorenz
2.      Koefisien Gini
3.      Kriteria Bank Dunia
Dalam kaitan khusus dalam pemerataan pembagian pendapatan,kita dapat memilih tinjauan permasalahannya dari 3 segi,yaitu:
1.      Pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat
2.      Pembagian pendapata antar daerahdalam hal ini antar wilayahperkotaan dan pedesaan.
3.      Pembagian pendapatan antar wilayah dalam hal ini antar propinsi dan antar kawasan.



DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,Lincoln.2004.Ekonomi Pembangunan.Yogyakarta:STIE YKPN
Dumairy.1996.Perekonomian Indonesia.Jakarta:Erlangga


Popular posts from this blog

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Sistem Ekonomi



Disusun oleh: 1.Ana Farkhana L L       (09416241028) 2.Eni Murwati                (09416241038) 3.Dwi Oktaviani N        (09416241048) 4.Fibriani Setyaningrum (09416241049)

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia pada prodi Pendidikan IPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Secara garis besar makalah ini membahas pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anik Widiastuti, S.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami menyadari bahwa maka…

Makalah Sektor Pertanian di Indonesia

SEKTOR PERTANIAN (PEREKONOMIAN INDONESIA)



Disusun Oleh Revianandha Pratama             09416241001                                            Rahmah Pratiwi                      09416241006 Anggi Titis Mahandra             09416241035 Riyan Waskito                                    09416241036

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010




KATA PENGANTAR
          Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Sektor Pertanian”. Makalah yang masih perlu dikembangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Perkonomian Indonesia, secara garis besar membahasDefinisi Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian,

Makalah Demokrasi Parlementer

BAB I PENDAHULUAN
.LATAR BELAKANG Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler. Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewari…